TajukJurnalis.id, POHUWATO – Kali ini Kepala Inspektorat Daerah kabupaten Pohuwato Muslim Nento mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), meminta agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparansi kepada seluruh ASN.
Suasana di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato tersebut diwarnai aksi protes pada Jumat (25/10/2024).
Masa Aksi dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento, yang didampingi sejumlah staf dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato.
Dalam orasinya, Muslimin mendesak kejelasan terkait kondisi keuangan daerah yang dinilai belum transparan dan meminta Kepala BPKPD Pohuwato, Teti Alamri, untuk memberikan penjelasan langsung.
Muslimin Nento menyampaikan kekecewaannya atas ketidakjelasan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya sering kali kesulitan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan yang seharusnya dapat diakses oleh pihak terkait, khususnya instansi pemerintah yang berwenang.
“Kasih tahu kami apa yang sebenarnya terjadi dengan keuangan daerah. Hingga saat ini, transparansi di BPKPD belum juga jelas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang terkesan tertutup,” ujar Muslimin dengan lantang.
“Ini bukan kali pertama kami datang ke sini untuk meminta penjelasan. Kami ingin agar BPKPD mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas demi menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat,” tambahnya.
Kepala Inspektorat Daerah Muslimin Nento, juga menyoroti persoalan keterlambatan pencairan anggaran untuk sejumlah tagihan yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, keterlambatan ini bukan hanya menghambat kinerja OPD, tetapi juga menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan daerah.
“Jika kondisi keuangan daerah memang sedang kritis atau mengalami kendala, maka sebaiknya sampaikan hal ini secara terbuka kepada bupati dan DPRD. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena kita semua bertanggung jawab mencari solusi terbaik. Pohuwato adalah daerah yang kita banggakan, dan tentu harus berbeda dalam hal keterbukaan dan integritas dibandingkan daerah lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muslimin menegaskan bahwa aksi ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk protes, tetapi sebagai langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, ketidakjelasan dalam manajemen keuangan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu munculnya spekulasi di masyarakat.
“Pengelolaan yang tidak transparan seperti ini menunjukkan ada yang salah, baik dalam sistem maupun dalam kepemimpinannya. Jika pemimpinnya tidak mampu menjelaskan kondisi keuangan secara terbuka kepada publik, tentu hal ini perlu dievaluasi. Kami berharap ke depannya akan ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih terbuka dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, Muslimin menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana untuk OPD mengganggu kelancaran operasional program-program pemerintah yang telah direncanakan. Ia menilai bahwa permasalahan ini tidak dapat dibiarkan, karena dampaknya dirasakan langsung oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program pemerintah.
“Jika ada masalah dalam pengelolaan keuangan, hal ini tentunya berdampak pada masyarakat luas. Kami berharap agar BPKPD bisa segera memberikan penjelasan yang gamblang terkait kondisi ini dan mempercepat proses pencairan dana agar program pemerintah tetap berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor BPKPD ini mendapatkan dukungan dari para ASN yang berharap adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hingga berita ini diturunkan, aksi protes masih berlangsung dengan dihadiri sejumlah ASN dan staf yang turut menuntut kejelasan mengenai kebijakan keuangan daerah.
Para ASN juga menyuarakan harapan agar BPKPD, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, dapat lebih terbuka dan responsif dalam menangani persoalan keuangan, terutama terkait pencairan anggaran untuk berbagai program pemerintahan yang membutuhkan dukungan keuangan. Aksi protes ini menjadi bentuk nyata dari aspirasi ASN dalam memperjuangkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.
