TajukJurnalis.id, POHUWATO – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pusat BSG di Manado, Sulawesi Utara baru-baru ini jadi salah sati topik yang ditanyakan Anggota DPRD Pohuwato.
Dimana melalui pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-14 penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang DPRD Pohuwato, Senin, (14/04/2025).
Dalam Pidatonya Bupati Saipul menjelaskan, terkait dengan masalah kerja sama pemerintah daerah dengan BSG yang sedang menjadi topik pembahasan di kalangan masyarakat.
Bahwa kata Saipul, akar masalah ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pemegang saham, khususnya dari para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo.
“Terkait hasil RUPS-LB BSG tahun 2025, yang menghasilkan keputusan pengangkatan direksi dan komisaris yang dinilai menyalahi beberapa aturan serta ketentuan yang berlaku, dan juga komposisinya tidak sesuai harapan karena tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perwakilan Provinsi Gorontalo,”kata Saipul dalam Pidatonya.
Padahal tutur Bupati Saipul, pada periode sebelumnya beberapa kali unsur perwakilan Gorontalo diakomodir pada unsur komisaris.
“Polemik ini hingga hari ini masih terus berkepanjangan, terutama terkait keputusan beberapa kepala daerah yang menyatakan keluar dari kerja sama dengan BSG, serta menarik dana penyertaan modal dan memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke bank yang lain,”beberapa Saipul.
Bupati mengakui, pihaknya telah banyak menerima berbagai masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak mengenai lanjutan kerja sama Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan pihak BSG.
“Masukan tersebut ada diantaranya menghendaki agar dilakukan peninjauan kembali atas kerja sama selama ini dan turut mengikuti sikap kepala daerah yang lain,”urai Saipul.
Menyikapi hal ini Bupati Saipul menerangkan, bahwa Pemda Pohuwato tentunya tidak serta merta mengambil sikap resmi secara terburu-buru menyangkut persoalan ini.
“Karena selaku bupati dan juga wakil bupati dipandang pelu untuk membicarakannya dengan berbagai pihak terutama dengan lembaga DPRD. Karena anggaran pembangunan daerah ini, sungguhnya adalah uang rakyat yang diamanahkan kepada kami untuk mengelolanya,”terang Saipul.
Menurut Saipul, Pemerintah Daerah Pohuwato juga terus berkomunikasi dengan para kepala daerah yang lain, memantau perkembangan situasi serta dinamika yang sedang terjadi.
Di tengah situasi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dan terbatasnya kemampuan anggaran daerah, tentunya menjadi pertimbangan yang utama adalah ketahanan dan stabilitas fiskal daerah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang,”ujar Saipul.
Sebagai pemimpin kata Saipul, dirinya membutuhkan prinsip kehati-hatian terhadap berbagai risiko yang timbul terutama berkaitan dengan keamanan manajemen kas keuangan daerah.
Ia menyatakan, proses pemindahan RKUD dari satu bank ke bank yang lain membutuhkan waktu dan proses yang panjang, perlu diusulkan ke kementerian keuangan, hal ini terkait dengan penyaluran dana transfer dari pusat ke pemerintah daerah.
“Selain itu dibutuhkan pula PKS antara pemerintah daerah dengan bank yang menjadi mitra kerja sama, pertimbangan lainnya adalah pemindahan RKUD pada saat APBD sementara berjalan akan mengganggu proses pencairan dan pencatatan transaksi SP2D, akan lebih baik jika rencana pemindahan itu dilakukan di awal tahun anggaran,”imbuhnya.
Selain hal teknis diatas, juga terdapat efek non teknis diantaranya menyangkut nasib para karyawan beserta keluarganya yang notabene adalah putra-putri daerah Gorontalo yang sedang mengabdi bekerja pada BSG yang jumlahnya tidak sedikit.
“Jika terjadi pengurangan karyawan akibat berhentinya aktivitas layanan BSG maka tentunya mereka turut kehilangan pekerjaanya dan akan menambah jumlah pengangguran,”ujarnya.
