TajukJurnalis.id, POHUWATO – Barisan Rakyat untuk Keadilan (Barakuda) kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin (16/12/2024) di halaman DPRD Pohuwato. Mereka menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut aktivitas empat perusahaan perkebunan di Kecamatan Popayato, yakni PT Inti Global Laksana, PT Banyan Tumbuh Lestari, PT Loka Indah Lestari, dan PT Sawit Tiara Nusa.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Barakuda, Soni Samoe, yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan tekanan hingga DPRD memenuhi tuntutan rakyat.
“Sampai lusa kami akan buat tenda di DPRD atau Pemda dan kami tidak akan pulang. Kami ingin memastikan bahwa janji politisi kali ini bukan janji kosong,” ujar Soni di hadapan massa.
Soni menuding keempat perusahaan tersebut telah melanggar beberapa aturan, termasuk Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 58 serta Pasal 16 UU Perkebunan. Ia menyoroti tidak adanya kontribusi dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap masyarakat lokal, meskipun mereka telah mengelola Hak Guna Usaha (HGU) selama lebih dari satu dekade.
Soni menyoroti fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak mengelola HGU sesuai ketentuan, bahkan memblokade akses masyarakat. “HGU yang tidak diusahakan selama 11 tahun harus kembali ke negara, sesuai Pasal 16 UU Perkebunan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan HGU seluas 28 ribu hingga 26 ribu hektar kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam orasinya, Soni juga menyinggung dugaan adanya praktik oligarki antara pemerintah dan perusahaan. “Publik mencurigai adanya simbiosis mutualisme yang merampok tanah dan kekayaan rakyat. Ini harus dihentikan!” tambahnya.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, yang didampingi Ketua Komisi III Nasir Giasi serta sejumlah anggota DPRD lainnya, menerima massa aksi Barakuda. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pembentukan Pansus sesuai tuntutan.
“Insya Allah hari Senin kita akan rapat dengan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Pembentukan Pansus memerlukan proses, dan kami akan mengupayakan hal ini secara maksimal,” ujar Beni.
Meski demikian, Soni menegaskan pihaknya akan terus memantau janji tersebut. Ia meminta agar Pansus segera dibentuk dan mengkaji wilayah yang dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat. “Kami ingin keadilan bagi rakyat Pohuwato. Jangan sempitkan ruang gerak rakyat!” pungkas Soni.
