TajukJurnalis.id, POHUWATO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, mengungkapkan bahwa kegiatan entry meeting yang diadakan bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa dalam rangka evaluasi upaya penanggulangan bencana, khususnya banjir.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dari pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2024.
Suharsi mengatakan pentingnya kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dalam proses pemeriksaan tersebut.
Selain itu, BPKPD dan Inspektorat Daerah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan dan memfasilitasi tim BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan.
“Kami berharap kehadiran tim BPK dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam memastikan anggaran penanggulangan banjir digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien,” ujar Suharsi.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan metode penanggulangan bencana banjir, baik dalam hal penganggaran, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat.
Suharsi juga berharap bahwa hasil dari pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan manajemen penanggulangan bencana banjir di masa mendatang.
Kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini mencakup evaluasi atas upaya penanggulangan banjir dari Tahun Anggaran 2023 hingga semester pertama 2024. Acara yang berlangsung di aula BPKPD ini dihadiri oleh Plt Bupati Suharsi Igirisa, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, serta Inspektur Daerah Muslimin Nento.
Sementara itu, Tri Widyantoro, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam upaya penanggulangan banjir, termasuk program kegiatan yang dijalankan, risiko yang ada, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Pemeriksaan juga akan mengidentifikasi area potensial yang berisiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan terperinci, dan merumuskan pertanyaan serta tujuan pemeriksaan yang dinilai memiliki prioritas tertinggi.
Adapun program-program yang akan diperiksa antara lain adalah kegiatan terkait penanggulangan banjir di berbagai dinas, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato.
